arti urusan pemerintah daerah. 6 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi melahirkan otonomi daerah, pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum diberikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintahanBanyak definisi lain yang dapat menggambarkan mengenai arti atau makna dari otonomi daerah. arti urusan pemerintah daerah

Dikirim: 19 May 2016, 08:05. KOMPAS. Menurut C. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Shutterstock) KOMPAS. d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranKudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pemekaran Wilayah Menurut UU No. Pelimpahan wewenang itu menghasilkan suatu otonomi. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan. Beberapa pelayanan yang dilaksanakan pemerintah pusat merangkum masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan,. 2. Menurut dasar-dasar hukum otonom dalam UUD 1945 dan diperkuat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut : Pemerintah daerah adalah sebagai yang mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengertian Urusan Pemerintahan Absolut. Disclaimer Update: 15 April 2022. Sedangkan dampak negatif sentralisasi di bidang ekonomi yaitu daerah hanya dijadikan. Dana alokasi khusus. 32 Tahun 2004, desentralisasi berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Daftar Urusan Pemerintahan Absolut. 7. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengaturSingkatnya, asas desentralisasi merupakan proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta. Implementasi pemerintah ini tentunya membutuhkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas yang baik. Pengertian Pemerintah Daerah. Ternyata kata pemerintahan atau pemerintah memiliki banyak arti atau. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari : Unsur Staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah; Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yang diwadahi dalam Dinas. mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan. Sebagaimana diatur dalam UU, intinya dalam. pemerintahan NKRI. menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 1. Sementara mengutip buku dengan judul Buku Ajar Hukum Tata Ruang karya Safitri (2021), pemerintah pusat dalam Undang-Undang Penataan Ruang adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Urusan. I. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Kemudian, pemerintahan pusat mengurus data-data dari seluruh daerah. Dalam makna luas otonomi daerah memiliki arti berdaya. Pengertian Otonomi Daerah. Definisi (1): kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Ketiga urusan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Otonomi daerah merupakan suatu kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hubungan dan pembagian urusan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan. Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah. e. 1. 23 tahun 2014 tentang. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Referensi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan wajib pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi tercantum dalam UU 32/2004 pasal 13 ayat 1. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. 2 Lukman Santoso Az, 2105, Hukum pemerintahan Daerah Mengurai. Desentralisasi. Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia. urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Referensi. 29Otonomi daerah di Indonesia. Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan. Referensi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. b. Pas al 22 ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. 3. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan kepada lembaga otonom daerah dari lembaga otonom pusat. 18 Tahun 1966 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah. l. Berikut adalah fungsi pemerintah, sebagai berikut: 1. Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebgai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berkenaan dengan hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukanSecara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum " yang berarti pusat. Asas ini diatur dalam Undang-Undang. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Akan tetapi, sebenarnya kata provincie itu pun berasal dari bahasa Latin, yaitu provinciae yang berarti daerah kekuasaan. PEMERINTAH DAERAH. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang dapat didownload pada bagian. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. KOMPAS. Jelaskan pengertian pemerintah daerah dalam arti luas dan arti sempit! Jawab: Pemerintah dalam arti luas adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud. Dari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom. Referensi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. Sedangkan menurut Undang-Undang No. Bertanggung jawab, dalam arti otonomi yang diberikan kepada daerah hendaknya ditujukan untuk memperlancar proses pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Hal ini dituturkan oleh S. a. Hukum Positif Indonesia-. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Adapun Ruang lingkup LKPJ sendiri mencakup penyelenggaraan tiga urusan yang meliputi: urusan desentarlisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU No. 2 2. Dr. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi . Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Pemerintahan daerah merupakan pengelola kekuasaan Negara yang berada di wilayah daerah, baik itu di Provinsi maupun Kota atau Kabupaten. LUKMAN. Prinsip otonomi daerah. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: · Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat. Peraturan Pemerintah No. 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. dan arti sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan. Sementara mengutip buku dengan judul Buku Ajar Hukum Tata Ruang karya Safitri (2021), pemerintah pusat dalam Undang-Undang Penataan Ruang adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang. Implikasi pengambilan keputusan untuk pelaksanaan urusan yang langsung ditangani oleh pemerintah daerah ini, pada akhirnya mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, karena ada pembagian kewenangan antarpemerintahan. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi – Pengertian, Kelemahan, Dampak, Contoh, Bentuk, Hakekat : Pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian. Undang-Undang No. Pemerintahan Daerah. PENGERTIAN. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun besaran tunjangan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : Pengawas Penyelenggaraan Urusan. 32/2004). Pemerintah Daerah 1. Tanggal: 2 Oktober 2014. com - Amandemen keempat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka. Strong pemerintah daerah merupakan sebuah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuatan yang berdaulat atau tertinggi. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. urusan pemerintahan menurut asasotonomi daerah dan tugas pembantu. Pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. pelaksanaan urusan. Menurut Bintarto, desa punya tiga unsur yakni: Daerah; Dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan. berbagai urusan pemerintahan diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga daerah, mengandung arti bahwa pusat membatasi kekuasaannya untuk tidak mengatur dan mengurus lagi urusan pemerintahan tersebut (Sudargo Gautama, 1973:36). SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. 7. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang atau UU. Ia. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. 1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Pemberian otonomi daerah bertujuan mempermudah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Asas Desentralisasi A. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan. Kemudian, melansir dari Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam laman jdih. UU No. Jadi, mengacu pada Pasal 1 angka 7 UU No. Arti dari Urusan Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Tugas Pembantuan. Pengaturan dalam UU No. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Segala urusan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). C. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1. Jenis Desentralisasi Desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, yaitu: a. DRS. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintahan pusat. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) KOMPAS. No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dalam konteks penyerahan urusan pemerintahan tersebut, terjadilahArti otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau wilayah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri. Merancang Suatu Perda. Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan. adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. H. KOMPAS. memperoleh penyerahan urusan pemerintahan (desentralisasi/devolusi) dari pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas juga diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. A. 65 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 120 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, perangkat pemerintah daerah provinsi terdiri dari; sekretariat. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 32 Tahun 2004. 6 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi melahirkan otonomi daerah, pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum diberikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintahanBanyak definisi lain yang dapat menggambarkan mengenai arti atau makna dari otonomi daerah. Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat. kesehatan; c. Penegasan Kekuasaan Presiden Walaupun di dalam pengertian umum pemerintahan daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 masih memuat prinsip otonomi yang seluas-luasnya, KOMPAS. Sedangkan yang mengatur pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi :politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara. Perencanaan dan pengendalian. 2.